Tax Evasion

Tax Evasion

Apa itu Tax Evasion ?

Tax Evasion adalah suatu upaya untuk memperkecil kewajiban pajak terutang dengan cara ilegal melanggar hukum, menyembunyikan data dan fakta secara sengaja dari otoritas pajak, contohnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT atau memperbesar beban penghasilan secara fiktif agar mengecilkan beban pajak.

Penyebab Tax Evasion

Berbeda dengan Tax Avoidance, Tax Evasion adalah tindakan yang melanggar hukum perpajakan (illegal), di Indonesia hukuman ringan dapat berupa surat himbauan, tapi jika sudah pelanggaran berat dapat dikenakan hukuman pidana fiskal seperti yang diatur dalam pasal 38 & 39 UU KUP 2000. Hal-hal yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan Tax Evasion :

Dari sisi Wajib Pajak :

1. Rendahnya kesadaran kewajiban membayar pajak.

2. Ketidakpercayaan pemanfaatan uang pajak, kepada petugas pajak atau pemerintah

3. Beban pembayaran pajak yang tinggi.

Dari sisi pemerintah :

1. Belum optimalnya pengejaran potensi pajak karena aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal (shadow economy).

2. Tidak dapat melakukan pendeteksian dini terhadap pelanggaran pajak oleh oknum wajib pajak.

3. Tidak stabilnya pelaksaan perpajakan karena peraturan perpajakan yang cepat berubah

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi penghindaran pajak

  1. Anti Thin Capitalization, yaitu usaha sebuah perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memperbesar hutang , mencatatkan biaya bunga, dan akhirnya mengicilkan laba lalu mengurangi beban pajak. Untuk mengatasi ini pemerintah telah mengeluarkan pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Debt to Equity Ratio).
  2. Transfer Pricing, yaitu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik barang maupun jasa, berwujud atau tidak, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan
  3. Anti Treaty Shopping yaitu praktik yang dilakukan wajib pajak suatu negara yang tidak melakukan tax treaty dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty, kemudian melakukan investasi melalui anak perusahaan itu sehingga investor dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya. Ketentuan Antri Treaty Shopping diatur dalam PER-62/PJ/2009 jo PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
  1. Controlled Foreign Corporation (CFC) yaitu, perusahaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri tetapi lokasi perusahaan berada di luar negeri dan negara tersebut memberikan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (tax haven country). Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah mengatur  dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh yang berbunyi  Mentri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya diveiden oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya dibursa efek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadilah investor pasar saham Indonesia.

Untuk pembukaan akun saham (rekening sekuritas) dapat menghubungi kami disini atau disini

Gratis tanpa dipungut biaya!

Dipost Oleh Super Administrator

Follow us on IG : https://www.instagram.com/bigbrothersinvestment/ and Twitter : https://twitter.com/BigBroInvest

Post Terkait

Tinggalkan Komentar